Komisioner KPID Kenalkan Struktur Pengurus Baru

Sabtu, 21 Agst 10 - 13:22 Posted By MyDiskon Politic

Jeda seminggu usai dikukuhkan Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo pada 13 Agustus lalu, kini komisioner dari KPID langsung memperkenalkan struktur kepengurusan baru KPID periode 2010-2013. Selain itu, komisioner yang terdiri dari tujuh orang ini juga memaparkan rencana strategis (renstra) hingga 2013 mendatang.

Ketua KPID Jatim, Fajar Arifianto Isnugroho saat dikonfirmasi di Hotel Ina Simpang Surabaya, menjelaskan, untuk struktur kepengurusan yang baru diketuai olehnya. Sedangkan posisi Wakil Ketua tetap dipegang Arif Budi Santoso SH SIp yang sebelumnya pada periode 2007-2010 juga menjabat sebagai wakil.

Untuk bidang dibagi menjadi tiga, yakni Bidang Kelembagaan dan Sosialisasi yang diketuai H Suryanto Aka SH dengan dua anggota, yakni Mochammad Dawud SSos dan Fajar Arifianto Isnugroho. Di Bidang Pegawasan Isi Siaran diketuai Maulana Arief SSos dengan satu anggota, yakni Dra Dyva Claretta MSi. Dan di Bidang Struktur Penyiaran/Perizinan diketuai Dr Catur Suratnoaji MSi dengan satu anggota Arif Budi Santoso SH SIp.

Di setiap bidang pun telah merancang renstra. Seperti dari Bidang Kelembagaan menargetkan penyelesaian peraturan KPID Jatim 2010-2013 dan keputusan tentang kode etik dan mekanisme kerja. Selain itu, dirancang pula peraturan tentang mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa penyiaran, sosialisasi kelembagaan melalui iklan di lembaga penyiaran, hingga merancang Anugerah Penyiaran Jawa Timur 2010.

Dari Bidang Pengawasan Isi Siaran, pihaknya akan memaksimalkan broadcast monitoring system sebagai sistem monitoring otomatis berbasis IT dan memperkuat tim monitoring pengawasan isi siaran TV dan radio. Bidang Pengawasan ini juga bakal memaksimalkan sistem penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan isi siaran.

Sementara Bidang Struktur Penyiaran/Perizinan menargetkan penguatan desk dengan melibatkan Dinas Kominfo dan kantor Balai Monitoring Spektrum dan Frekuensi dan menyusun sistem data base lembaga penyiaran di jatim hingga roadmap bisnis penyiaran. Untuk proses perizinan radio dan TV, KPID juga akan mempertimbangkan sesuai ketersediaan alokasi frekuensi. (mkl)

Kategori : Politik